BEKABAR.ID, JAMBI - Komitmen Gubernur Jambi Al Haris untuk memperbaiki jalan di Ranah Pemetik pada 2026 kini menghadapi ujian paling mendasar, ketersediaan anggaran. Di atas kertas, janji itu terdengar tegas. Di lapangan, jejaknya nyaris tak terlihat.

Penelusuran pada dokumen anggaran menunjukkan satu hal yang janggal. Pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi, tak ditemukan pos khusus untuk pembangunan jalan Ranah Pemetik pada tahun 2026. Kekosongan ini menjadi kontras dengan pernyataan pemerintah yang berulang kali menyebut proyek tersebut sebagai “prioritas”.

Kalaupun ada celah, sumber internal menyebut kemungkinan anggaran disisipkan dalam kegiatan tanggap darurat UPTD Alkal, Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani alat dan perbekalan. Namun skema ini problematis sejak awal. Anggaran tanggap darurat bersifat terbatas dan umumnya digunakan untuk perbaikan minor, bukan pembangunan atau peningkatan jalan skala besar.

Sementara itu, kondisi jalan Ranah Pemetik jauh dari kategori “minor”. Untuk menghasilkan dampak signifikan, kebutuhan anggaran ditaksir menembus lebih dari Rp10 miliar. Angka yang sulit ditampung dalam pos darurat dengan kapasitas terbatas.

Di titik ini, narasi pemerintah mulai tampak retak. Pernyataan “prioritas 2026” berdiri tanpa fondasi fiskal yang jelas. Yang tersisa adalah kemungkinan bukan kepastian.

Sementara, Salah seorang aktivis Jambi, Mario Ananda mengingatkan langsung Gubernur Jambi Al Haris agar tidak lagi mengumbar janji tanpa realisasi. “Jangan bohong wo, jangan lagi bohongi masyarakat dengan janji-janji yang tidak punya dasar anggaran yang jelas. Warga ini sudah terlalu sering diberi harapan palsu,” kata Mario, Minggu (04/05/26).

Ia menegaskan, persoalan jalan Ranah Pemetik bukan isu baru, melainkan masalah lama yang terus berulang dengan pola yang sama, janji, perencanaan, lalu hilang tanpa kepastian.

“Kalau memang tidak ada anggaran, sampaikan apa adanya. Jangan seolah-olah ini prioritas, tapi di dokumen resmi saja tidak tercantum. Itu namanya menyesatkan publik,” ujarnya.

Menurut Mario, kejujuran pemerintah jauh lebih penting ketimbang retorika pembangunan. Ia mengingatkan bahwa dampak dari janji yang tak ditepati dirasakan langsung oleh masyarakat kecil, terutama petani yang bergantung pada akses jalan.

“Yang dirugikan itu masyarakat. Petani tetap bayar ongkos mahal, hasil panen ditekan harga, sementara pemerintah sibuk dengan istilah ‘persiapan akhir’. Akhir yang mana?” katanya.

Ia pun meminta Al Haris berhenti mengulang pola lama yang hanya memperpanjang ketidakpastian. “Kalau serius, buktikan dengan kerja nyata. Kalau tidak mampu, jangan terus berjanji. Masyarakat sudah cukup sabar, jangan uji kesabaran itu dengan kebohongan yang berulang,” ucap Mario.

Asal tahu saja, hampir setahun lalu, dalam agenda Pertisun di Kerinci, Al Haris berdiri di hadapan warga dan mengucapkan janji yang kini kembali dipertanyakan. Ia mengaitkan pembangunan jalan dengan agenda besar nasional, bahkan menyebut dukungan terhadap program Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam membuka akses ekonomi daerah.

Retorika itu kini berhadapan dengan realitas administratif. Hingga awal April 2026, pemerintah daerah masih berkutat pada tahap “persiapan akhir” fase yang mencakup survei dan rencana mobilisasi alat.

Di Ranah Pemetik, waktu berjalan dengan ritme berbeda. Jalan tetap berlumpur saat hujan, berdebu saat kemarau. Biaya angkut hasil tani tak kunjung turun. Petani tetap menanggung selisih harga yang tergerus ongkos distribusi.

Janji yang dulu membangkitkan harapan, kini berulang sebagai pola. Dimulai dari komitmen, bergeser ke perencanaan, lalu berhenti di administrasi. Siklus ini bukan hal baru dalam pembangunan infrastruktur daerah.

Editor: Sebri Asdian