BEKABAR.ID, KERINCI – Dugaan praktik pengelolaan aset yang tidak transparan kembali mencuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Kali ini sorotan tertuju ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kerinci, yang disebut-sebut memiliki sejumlah inventaris barang yang tercatat baik dalam administrasi, namun kondisi di lapangan diduga jauh berbeda.

Berdasarkan informasi yang dihimpun bekabar.id, sejumlah aset dan inventaris milik Dinkes Kerinci tercatat dalam keadaan baik dan layak pakai dalam dokumen administrasi. Namun, ketika ditelusuri lebih jauh, sebagian barang tersebut disebut tidak berada dalam kondisi sebagaimana yang tercantum dalam laporan.

Bahkan, sumber mengungkapkan adanya dugaan aset yang hanya "hidup" di atas kertas. Barang-barang tersebut tercatat sebagai inventaris pemerintah, namun keberadaannya di lapangan dipertanyakan.

“Di data semuanya bagus. Tapi kenyataannya banyak barang yang tidak bagus lagi, bahkan ada aset yang hanya ada dalam data administrasi,” ungkap sumber, Kamis, (11/06/26).

Lebih mengejutkan lagi, muncul dugaan adanya praktik pengondisian saat pemeriksaan asset oleh BPK dilakukan. Informasi yang berkembang menyebutkan sejumlah barang didatangkan terlebih dahulu ketika proses pengecekan berlangsung, lalu setelah pemeriksaan selesai barang tersebut kembali dipindahkan.

“Kalau ada pemeriksaan, barangnya diantar dulu untuk diperlihatkan. Setelah selesai dicek, dibawa pulang lagi,” ujar sumber tersebut.

Dia mengungkapkan, pendataan inventaris dan aset di lingkungan Dinkes Kerinci ditangani oleh seorang pengurus barang berinisial R. “Yang mendata itu R, orang kepercayaan Kadis,” beber dia.

Sementara, aktivis Provinsi Jambi Habib Hidayat meminta aparat pengawas dan penegak hukum tidak menutup mata terhadap informasi yang berkembang terkait dugaan ketidaksesuaian data inventaris dan aset di lingkungan Dinas Kesehatan Kerinci.

Menurutnya, persoalan aset daerah bukanlah masalah sepele karena seluruh barang yang dibeli menggunakan uang rakyat wajib dapat dipertanggungjawabkan keberadaan dan kondisinya.

"Kalau benar ada aset yang hanya tercatat di atas kertas atau barang yang sengaja didatangkan saat pemeriksaan lalu dibawa kembali setelahnya, ini persoalan serius. Jangan sampai laporan administrasi terlihat rapi, tetapi kondisi riil di lapangan berbeda. Masyarakat berhak mengetahui ke mana uang daerah digunakan," tegas dia, Kamis (11/06/26).

Ia menilai perlu dilakukan audit fisik secara menyeluruh terhadap seluruh aset yang tercatat di Dinas Kesehatan Kerinci agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

"Jangan hanya memeriksa dokumen. Yang paling penting adalah mencocokkan data dengan kondisi nyata di lapangan. Berapa barang yang ada, bagaimana kondisinya, dan di mana keberadaannya. Itu harus dibuka secara transparan," katanya.

Dia juga mendesak Inspektorat Kabupaten Kerinci untuk turun langsung melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan aset di Dinkes. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, ia meminta aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Kalau memang semua aset ada dan sesuai data, silakan dibuktikan. Tetapi jika ditemukan adanya manipulasi inventaris atau penyajian data yang tidak sesuai fakta, maka harus ada pihak yang bertanggung jawab. Jangan sampai aset negara dikelola secara asal-asalan karena ini menyangkut uang rakyat," ujarnya.

Menurunya, transparansi pengelolaan aset menjadi salah satu indikator penting. “Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Kabupaten Kerinci,” tukasnya.

Sayangnya, Kadis Dinkes Kerinci Hermendizal lagi-lagi memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait persoalan ini.

Editor: Sebri Asdian