BEKABAR.ID, TANJABBARAT — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Rapat Paripurna Pertama dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Minggu (1/6/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hamdani, SE, didampingi Wakil Ketua DPRD H. Muh. Sjafril Simamora, SH dan Hasan Basyri Harahap, SH. Hadir pula Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, serta Wakil Bupati Dr. H. Katamso, SA, SE, ME, beserta jajaran kepala OPD.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Hamdani, SE, menyampaikan bahwa paripurna ini merupakan bagian dari siklus tahunan yang wajib dilalui pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada rakyat.
“Nota Pengantar ini adalah awal dari proses evaluasi dan telaah atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi cermin dari transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat luas,” ujar Hamdani di hadapan peserta sidang.
Lebih lanjut, Hamdani menegaskan bahwa DPRD akan melakukan pembahasan secara mendalam dan objektif terhadap dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan.
“Kami di DPRD akan mencermati setiap aspek penggunaan anggaran—apakah telah sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan tepat sasaran. Kami juga akan mengundang OPD terkait jika diperlukan untuk klarifikasi lebih lanjut,” tambahnya.
Hamdani juga mengingatkan bahwa pelaksanaan anggaran bukan hanya soal realisasi belanja, tetapi juga harus memberi dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Pertanggungjawaban anggaran ini harus bisa menjawab: apa hasilnya bagi masyarakat? Apakah program berjalan sesuai rencana? Apakah manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat? Ini yang akan menjadi fokus kami,” tegasnya.
Di akhir sambutan, Hamdani mengajak semua pihak untuk menjaga semangat sinergi dan kontrol sosial yang konstruktif.
“Kami mengajak semua unsur, termasuk media, LSM, dan masyarakat untuk ikut mengawal proses ini dengan tetap menjunjung etika dan objektivitas. Karena pembangunan daerah adalah tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
Rapat paripurna ini menjadi tahapan awal sebelum masuk ke agenda pembahasan ranperda oleh komisi dan badan anggaran, yang nantinya akan diakhiri dengan paripurna pengesahan. (*)
